Demi Satu Tabung Gas, Warga Rela Antre Berjam-jam

Demi Satu Tabung Gas, Warga Rela Antre Berjam-jam. Kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg terjadi di sejumlah wilayah Kota Jambi. Warga harus mengantre lama jika ingin mendapatkan gas tersebut di pangkalan.

Terkadang yang sudah antre lama juga tidak kebagian.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Alam Barajo, kemarin (2/10), antrean panjang terlihat di dua pangkalan, yakni pangkalan di Kenali Besar dan Bagan Pete. Warga harus antre lama.

Muhadi, warga RT 15, Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi mengatakan, untuk dapatkan gas 3 kg sudah sangat sulit, harus antre lama di pangkalan, terkadang tidak kebagian.

“Antre di pangkalan 3 jaman, pernah juga sampai 5 jam nunggu. Kadang sudah antre lama, dak kebagian juga,” ucap Muhadi.

Lebih lanjut Muhadi menyebutkan, jika harus beli di luar pangkalan harganya sangat tinggi, kini bahkan sudah ada warung yang menjual Rp 35 ribu per tabung.

“Itupun kadang dakdo,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi memiliki wacana untuk mengeluarkan kartu kendali bagi masyarakat yang menerima gas susidi itu. Kini tengah pendataan. Namun rencana tersebut tidak mendapat respon baik oleh DPRD Kota Jambi.

Dewan Komisi II menolak dan meminta pengeluaran kartu kendali ditunda. Kemarin (2/10), hearing antara Komisi II, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Hiswana Migas digelar di gedung DPRD. Belum ada titik temu kejelasan kartu kendali apakah jadi dikeluarkan atau tidak.

Umar Faruk, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah. Hanya saja saat ini belum ada kekuatan hukum untuk membuat kartu kendali.

“Saat ini sebaiknya kita pending dulu pembuat kartu kendali, kita data saja dulu mana warga yang benar-benar bisa mendapatkan gas 3 kg. Dan data UMKM yang menerima gas ini setiap bulannya,” ujarnya.

Menurut Faruk, pihaknya harus memperbaharui Perda sebelumnya, agar siapa yang berhak membeli gas 3 kg jelas.

“Dinas terkait mendata saja terlebih dahulu,” paparnya.

Wakil ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Sutiono mengatakan, penyaluran gas subsidi untuk rumah tangga dan UMKM dipisahkan.

“Untuk rumah tangga ngambil dipangkalan, UMKM bisa dibeli dipangkalan SPBU yang tersedia gas,” imbuhnya.

Sutino menyebutkan, sebagai Wakil Komisi II dan dari Fraksi PDIP menolak adanya rencana pembuatan kartu kendali, karena secra aturan, dasar hukummnya tidak ada. Terlebih itu akan menjadi gejolak baru ditengah masyarakat.